Peran badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (studi kasus desa air duren Kecamatan Pemali)

Saputri Utami, (NIM. 4011511057) (2020) Peran badan permusyawaratan desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan dana desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (studi kasus desa air duren Kecamatan Pemali). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (834kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (897kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (644kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (743kB)

Abstract

Dalam sistem ketatanegaraan, Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa sebagai fungsi legislatif yang berperan penting dalam mengawal dana desa dari indikasi penyalahgunaan dana maupun kewenangan. Penelitian ini membahas Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam malaksanakan fungsi pengawasan dana desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam pengawasan dana desa. Penulismenggunakan metode penelitian yuridis empiris penelitian ini menganalisis permasalahan dengan memadukan bahan-bahan hukum sekunder dan primer yang diperoleh dilapangan. Dalam implementasi Peran Badan Permusyawaratan Desa Air Duren Kecamatan Pemali telah menjalankan peran sebagaimana disebutkan dalam peraturan perundang-undangan namun secara administrasi dan pembukuan ternyata masih belum disiplin sehingga perlu dilakukan pembenahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dikemudian hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan ialah pola komunikasi yang baik antar penyelenggara pemerintahan desa,sistem pemilihan BPD secara demokratis,penyaluran dana tepat waktu sedangkan faktor penghambat ialah BPD kurang memahami fungsi, kurangnya pemahaman masyarakat, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	badan permusyawaratan desa, fungsi pengawasan, dana desa
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Users 149 not found.
Date Deposited:	13 Apr 2020 08:28
Last Modified:	13 Apr 2020 08:28
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3271

Actions (login required)

View Item