Efektifitas Sanksi Pidana Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menanggulangi Aktifitas Merokok di Kawasan Tanpa Rokok

Rahmaddi, (NIM. 4011211080) (2016) Efektifitas Sanksi Pidana Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dalam Menanggulangi Aktifitas Merokok di Kawasan Tanpa Rokok. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (848kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (184kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) | Request a copy
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB) | Request a copy
Preview	Text BAB IV.pdf Download (119kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (123kB) | Request a copy
Preview	Text Lampiran.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Menciptakan udara yang sehat dan bersih dari dampak negatif asap rokok bagi kesehatan masyarakat menjadi dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka mewujudkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Perda tersebut melarang setiap orang merokok di KTR dengan ketentuan maksimal pidana 6 (enam) bulan kurungan atau denda 50.000.000 (lima puluh juta). Penggunaan kebijakan sanksi pidana dalam Perda KTR dipandang sebagai sarana yang tepat dalam mencapai tujuan Perda. Sebagai suatu kebijakan maka dilakukan pengujian melalui penelitian yang bertujuan mengatahui efektifitas sanksi pidana Perda dan faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifitasannya dalam menanggulangi aktifitas merokok di kawasan tanpa rokok. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penilitan menunjukkan bahwa sanksi pidana yang digunakan Perda KTR tidak efektif dalam menanggulangi aktifitas merokok di kawasan tanpa rokok. Pernyataan ini didasari masih banyaknya ditemukan aktifitas merokok di KTR. Faktor yang mempengaruhi hal ini adalah, Perda itu sendiri, Institusi pembentukan dan penegakan Perda, serta fasilitas/prasarana dalam pemberlakuan dan penegakan Perda. Masalah juga disebabkan masih tingginya kesadaran hukum negatif masyarakat, dan bertahannya budaya acuh sekaligus budaya pemakluman terhadap pelanggaranpelanggaran kecil yang dianggap tidak terlalu merugikan.

Actions (login required)

View Item