Perlindungan hukum bagi pasien terhadap obat kadaluarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan

Randa Yusnanda, (NIM. 4011211081) (2017) Perlindungan hukum bagi pasien terhadap obat kadaluarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (356kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (300kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (191kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada seorang. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk perlindungan kepada konsumen Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Permasalahannya adalah bagaimana perlindungan hukum bagi pasien terhadap obat kadaluarsa di Rumah Sakit Umum Daerah Bangka Selatan dan pertanggung jawaban tenaga kesehatan bagi pasien terhadap obat kadaluarsa. Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, pendekatan kasus dan sumber data. Data yang digunakan data primer, data sekunder, studi kepustakaan dan wawancara. Perlindungan hukum bagi pasien adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada seorang. Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan, dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan keabsahannya terjamin. Pertanggung jawaban tenaga kesehatan adalah tanggung jawab secara rinci, adalah: “Kewajiban memikul pertanggung jawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum”. Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi.

Actions (login required)

View Item