Pertanggungjawaban PT Pelayaran Sakti Inti Makmur atas barang kiriman yang rusak/hilang melalui pengangkutan laut ditinjau dari undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran

Belatana, (NIM. 4011311022) (2017) Pertanggungjawaban PT Pelayaran Sakti Inti Makmur atas barang kiriman yang rusak/hilang melalui pengangkutan laut ditinjau dari undang-undang nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (447kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (449kB) | Request a copy
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (396kB) | Request a copy
Preview	Text Bab-4.pdf Download (193kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (400kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

PT Pelayaran Sakti Inti Makmur merupakan perusahaan pengangkutan penumpang dan barang milik swasta yang bergerak dibidang jasa pengangkutan laut. Pengangkutan memiliki peranan penting dalam memajukan dan memperlancar perdagangan dalam maupun luar negeri karena adanya pengangkutan dapat memperlancar arus barang dari daerah produksi ke konsumen sehingga kebutuhan manusia bisa terpenuhi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas barang kiriman yang rusak/hilang melalui pengangkutan laut, Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam penangan atas barang kiriman yang rusak/hilang melalui pengangkutan laut. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui studi lapangan yang meliputi wawancara ke narasumber yaitu Kepala Cabang PT Pelsim Pangkalpinang, wawancara ke beberapa pengirim barang menjadi korban yang dirugikan. Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas barang kiriman yang rusak/hilang melalui pengangkutan laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam penanganan atas barang kiriman yang rusak/hilang melalui pengangkutan laut. Hasil yang diperoleh dalam penelitian pada kasus ini menyebutkan Bahwa pada hakikatnya perusahaan tidak bertanggungjawab dalam pemberian ganti rugi berupa uang terhadap barang kiriman yang rusak/hilang dan pada dasarnya penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dalam penangananan kasus ini pelaksanaanya seringkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan, terutama bagi pihak perusahaan selaku penyedia jasa angkutan barang yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran

Actions (login required)

View Item