Pembagian kewenangan dalam optimalisasi tim pengawasan orang asing terhadap pemegang izin tinggal terbatas perairan di kapal isap produksi perairan Pulau Bangka

Alfajri Septianriandi, (NIM. 4032221002) (2024) Pembagian kewenangan dalam optimalisasi tim pengawasan orang asing terhadap pemegang izin tinggal terbatas perairan di kapal isap produksi perairan Pulau Bangka. Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (634kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (521kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (811kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (204kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (263kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) menjalankan tugas pengawasan dan penindakan terhadap orang asing menurut kewenangannya masing-masing terhadap pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Perairan yang bekerja di Kapal Isap Produksi (KIP) di Perairan Pulau Bangka. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan ego sektoral masing-masing instansi sehingga membuat kinerja TIMPORA tidak optimal dan efektif. Penelitian ini bertujuan melihat sejauh mana implikasi pembagian kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan pengawasan serta reformulasi kebijakan Pengawasan Tenaga Kerja Asing tersebut oleh Anggota Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis-Empiris dengan pendekatan struktural dimana penelitian ini akan menguji teori hukum dan membandingkan dengan fakta dilapangan dengan mengumpulkan data-data faktual sebagai hasil observasi secara langsung dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam Implikasi Pembagian kewenangan TIMPORA saat ini telah sesuai dan berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang yang mendasari kewenangan dari masing-masing instansi anggota TIMPORA. Namun didapati unsur pelemahan kewenangan Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasal 35 ayat (1) huruf a yang hanya memberikan kewenangan Pangawasan terkait tenaga kerja asing hanya kepada Pangawas Ketenagakerjaa di tingkat Provinsi. Hal ini tidak memberikan kepastian hukum bagi Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota dan bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan dan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan sehingga diperlukan reformulasi kebijakan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing agar dapat memberikan kepastian hukum bagi Pengawas Ketenagakerjaan di tingkat Kabupaten/Kota agar memiliki legitimasi dan kewenangan yang sama sesuai UU Ketenagakerjaan. Optimalisasi legitimasi dan indenpendensi dari Pangawas Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan merekonstruksi kelembagaan Kementerian Ketenagakerjaan menjadi lembaga vertikal.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Kewenangan; pengawasan; kebijakan; tenaga kerja asing; TIMPORA
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	05 Aug 2024 03:58
Last Modified:	03 Oct 2024 02:59
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/9755

Actions (login required)

View Item