Peran Kepolisian Resor Kota Pangkal Pinang dalam penegakan hukum tindak pidana penyedia jasa prostitusi

Merry Christy Gloria Panggabean, (NIM. 4011211061) (2016) Peran Kepolisian Resor Kota Pangkal Pinang dalam penegakan hukum tindak pidana penyedia jasa prostitusi. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (580kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (212kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (279kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (236kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (165kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (169kB)
Preview	Text Lampiran.pdf Download (10MB) | Preview

Abstract

Kepolisian merupakan salah satu aparat penegak hukum yang memberikan rasa keadilan. Fungsi, Tugas dan Wewenang kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu memiliki peran yang memberikan perlidungan, pengayoman, dan juga pelayanan kepada masyarakat. penulisan ini dilatarbelakangi oleh kasus prostuitusi yang sering terjadi dan sudah menjadi penyakit yang sangat meresahkan masyarakat khususnya kota Pangkalpinang. Adapun tujuan dilakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyedia jasa prostitusi ? dan apa yang menjadi faktor-faktor penghambat pihak kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penyedia jasa prostitusi? Untuk mencapai tujuan tersebut penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resort Kota Pangkalpinang bahwa yang menjadi salah satu faktor peyebab terjadiya prostitusi tersebut yaitu faktor ekonomi, terkait peran kepolisian dalam penegakan hukum penyedia jasa prostitusi tersebut memiliki tugas dan wewenangya yang bersifat represif dan preventif. Dalam menjalankan tugasnya pihak kepolisian mengalami sedikit kendala sebab pihak kepolisian mengahrapkan kerjasama dari berbagai kalangan baik masyarakat ataupun instansi lainnya dalam bentuk pelaporan kepada pihak kepolisian itu sendiri terkait permasalahan kasus prostitusi yang ada di kota Pangkalpinang. Maka dari itu pihak kepolisian diharapkan harus aktif dalam menangani kasus prostitusi ini tanpa harus menerima laporan dari masyarakat.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Tindak Pidana, Prostitusi, Kepolisian
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User:	Mrs Nia Erawati
Date Deposited:	26 Jul 2018 06:55
Last Modified:	26 Jul 2018 06:55
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/961

Actions (login required)

View Item