Analisis hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Studi kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kota Pangkalpinang)

Lisa Purnamasari, (NIM. 4011211053) (2016) Analisis hukum terhadap pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Studi kasus Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM Kota Pangkalpinang). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (393kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (167kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (197kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (121kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (122kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (15MB) | Preview

Abstract

Pada dasarnya pengertian pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yangberbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayahhukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.Izin usaha merupakan surat yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang perdagangan dan jasa. Tindak pidana secara umum merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang pelaku. Kejahatan atau tindak pidana dibidang perdagangan seperti pelaku usaha yang tidak memiliki izin yang dilakukan oleh seseorang pelaku tidak luput dari suatu pertanggungjwaban yang didapatkan akibat dari perbuatannya sendiri. Yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi dinas perdagangan dalam menangani pelaku usaha yang tidak memiliki izin usaha dikota pangkalpinang. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris dilakukan dengan studi lapangan dan metode pendekatan empiris. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pelaku usaha yang tidak memiliki izin perdagangan diKota Pangkalpinang dijerat dengan Pasal 106 jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Sedangkan dilihat dari teori pertanggungjawaban pidana Pasal 106 tidak sesuai dengan penerapannya.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pelaku Usaha, Tindak Pidana , Izin Usaha
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User:	Mrs Nia Erawati
Date Deposited:	26 Jul 2018 06:55
Last Modified:	26 Jul 2018 06:55
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/959

Actions (login required)

View Item