Analisis kedudukan hukum narapidana penderita hiv/aids di tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pangkalpinang

Fajar Rizkiyanto, (NIM. 4011021002) (2016) Analisis kedudukan hukum narapidana penderita hiv/aids di tinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIa Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (698kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (440kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (477kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (400kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (395kB)
Preview	Text Lampiran.pdf Download (389kB) | Preview

Abstract

HIV/AIDS berasal dari mereka yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dan psikotropika. Salah satu proses penular HIV/AIDS, ialah melalui jarum suntik selain itu penuralan HIV/AIDS juga dapat melalui kontak langsung antara lapisan kulit dalam (membrane mukosa) atau aliran darah, dengan cairan tubuh yang mengandung HIV, seperti darah, air mani, cairan vagina, cairan preseminal, dan air susu ibu. Penularan dapat terjadi melalui hubungan intim (vagina, anal, atau pun oral), transfuse darah, jarum suntik yang terkontaminasi, antara ibu dan bayi selama kehamilan, bersalin, atau menyusui, serta bentuk kontak lainnya dengan cairan-cairan tubuh tersebut. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman). Untuk penanganan khusus yang diberikan kepada narapidana atau sering disebut juga warga binaanya itu antara lain adalah akomodasi warga binaan berupa penyediaan ruang sel kamar-kamar yang harus dihuni sendiri oleh masing-masing tahanan. Pengecualian hanyalah bagi ruangan besar untuk ditempati beberapa orang, dan ruangan-ruangan khusus terhadap narapidana yang terjangkit HIV/AIDS. Mengenai kedudukan hokum atau hak-hak para narapidana serta kewajibannya sebagai penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pangkalpinang bahwa Belum adanya sel atau ruangan khusus untuk menahan narapidana penderita HIV/AIDS. Pelayanan kesehatan bagi narapidana penderita HIV/AIDS dilakukan lebih intensif atau lebih khusus dibandingkan dengan narapidana lainnya. Kendala dalam menangani penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS adalah factor psikologis narapidana yang takut diasingkan atau dikucilkan oleh narapidana lainnya. Faktor keterbatasan sumberdaya, baik dalam hal sumber daya manusia, dan sarana prasarana kesehatan merupakan faktor-faktor yang secara dominan mempengaruhi implementasi kebijakan penanganan khusus terhadap narapidana penderita HIV/AIDS di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pangkalpinang.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	HIV, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User:	Mrs Nia Erawati
Date Deposited:	26 Jul 2018 06:51
Last Modified:	26 Jul 2018 06:51
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/941

Actions (login required)

View Item