Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (studi kasus lokalisasi Parit 6 Kota Pangkalpinang)

Frince Zeswa, (NIM. 4011911098) (2024) Penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di wilayah hukum kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (studi kasus lokalisasi Parit 6 Kota Pangkalpinang). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (929kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (522kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (290kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Perdagangan orang merupakan kasus berat yang melanggar hak asasi manusia. Untuk itu negara sangat konsen dalam penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan cara membentuk peraturan khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang. Ketidakberhasilanya penegak hukum akan
mempengaruhi korehesi para pembentuk hukum, pelaksana aturan dan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami penerapan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengambil studi kasus di Lokalisasi
Parit 6 Kota Pangkalpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris dalam menganlisis dilakukan pengambilan data-data konkrit di lapangan, dengan sifat penelitian deskriptif yang menggunakan jenis penelitian studi kasus (case study) dan dalam memecahkan masalah penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertama, Dalam proses penyelesaian kasus Tindak Pidana Perdagangan
Orang yang dilakukan oleh para penegak hukum di Wilayah Hukum Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum optimal dikarenakan para penegak hukum memiliki presepsi yang berbeda mengenai pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang, adanya korban di bawah umur tetapi penyelesainya kasus menggunakan damai, pemberian restitusi diluar pengadilan. Kedua, Upaya penanggulangan perdagangan manusia dapat ditempuh melalui upaya penal dan non-penal. Upaya penyelesaian hukum tersebut berupa penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, dan memberikan perlindungan bagi para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan hukum; tindak pidana; perdagangan orang
Subjects:	K Hukum > K Law (General) L Pendidikan > L Education (General) Z Bibliografi. Ilmu Perpustakaan. Sumber Informasi (Umum) > Z665 Library Science. Information Science
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	04 Jul 2024 07:05
Last Modified:	04 Jul 2024 07:05
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/9280

Actions (login required)

View Item