Abditya Mulya Alfiqih, (NIM. 4011911081) (2024) Konsekuensi yuridis keputusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dalam perspektif konstitusional Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
![[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png "HALAMAN DEPAN.pdf") |
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (924kB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (645kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (533kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (422kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (234kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (108kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (617kB) |
Abstract
Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 merupakan putusan yang memberikan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada Anwar Usman karena terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam perkara batas usia capres-cawapres. Putusan ini menimbulkan konsekuensi yuridis dalam perspektif konstitusional Indonesia, terutama terkait dengan kemandirian, dan integritas MK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi yuridis dari putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dalam perspektif konstistusional Indonesia, serta apa pertimbangan hukum dan fakta yang mendasari penjantuhan sanksi oleh MKMK terhadap hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan PerUndang-Undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi merupakan pelanggaran sumpah dan janji jabatan, sehingga berdasarkan UU MK Nomor 7 Tahun 2020 pemberhentian sebagai hakim seharusnya dapat dilakukan. Namun, MKMK hanya memutus pemberhentian jabatan hakim konstitusi Anwar Usman sebagai ketua MK. Putusan MKMK tersebut menjadi kontroversial dan dinilai kurang tegas.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Keputusan MKMK; Kode Etik Perilaku Hakim; Pemberhentian Jabatan Ketua MK |
| Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Darma - |
| Date Deposited: | 21 Feb 2024 03:23 |
| Last Modified: | 04 Jul 2024 07:52 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8899 |
Actions (login required)
 |
View Item |