Konsekuensi yuridis keputusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dalam perspektif konstitusional Indonesia

Abditya Mulya Alfiqih, (NIM. 4011911081) (2024) Konsekuensi yuridis keputusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023 dalam perspektif konstitusional Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (924kB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (645kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (533kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (422kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (234kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (108kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (617kB)

Abstract

Putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 merupakan putusan yang memberikan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada Anwar Usman karena terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam perkara batas usia capres-cawapres. Putusan ini menimbulkan konsekuensi yuridis dalam perspektif konstitusional Indonesia, terutama terkait dengan kemandirian, dan integritas MK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsekuensi yuridis dari putusan MKMK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 dalam perspektif konstistusional Indonesia, serta apa pertimbangan hukum dan fakta yang mendasari penjantuhan sanksi oleh MKMK terhadap hakim konstitusi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan PerUndang-Undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan Berdasarkan putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023 terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Pelanggaran etik yang dilakukan Hakim Konstitusi merupakan pelanggaran sumpah dan janji jabatan, sehingga berdasarkan UU MK Nomor 7 Tahun 2020 pemberhentian sebagai hakim seharusnya dapat dilakukan. Namun, MKMK hanya memutus pemberhentian jabatan hakim konstitusi Anwar Usman sebagai ketua MK. Putusan MKMK tersebut menjadi kontroversial dan dinilai kurang tegas.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Keputusan MKMK; Kode Etik Perilaku Hakim; Pemberhentian Jabatan Ketua MK
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 21 Feb 2024 03:23
Last Modified: 04 Jul 2024 07:52
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8899

Actions (login required)

View Item View Item