Kekuatan berlaku affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia dalam konteks negara demokrasi Indonesia

Reza Mahendra, (NIM. 4011911109) (2023) Kekuatan berlaku affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga dewan perwakilan rakyat Republik Indonesia dalam konteks negara demokrasi Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (747kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (655kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (808kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (505kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (602kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjungnya. Affirmative action sebagai upaya penguatan untuk mendorong perempuan dalam mewujudkan kesetaraan gender di bidang politik dan pemerintahan. Penelitian ini menggunakan teori negara hukum dimana yang menjadi permasalahannya yaitu, bagaimana kekuatan berlaku affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks negara demokrasi Indonesia dan bagaimana politik hukum dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan affirmative action kuota 30% keterwakilan perempuan di DPR hanya sebatas kepengurusan partai politik dan pencalonan anggota DPR dan Politik hukum pemilu dalam meningkatkan keterwakilan perempuan di DPR dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Affirmative Action; Keterwakilan Perempuan; Dewan Perwakilan Rakyat
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 09 Nov 2023 06:59
Last Modified: 09 Nov 2023 06:59
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8455

Actions (login required)

View Item View Item