Rizaldy Al Ghifari, (NIM. 4011811049) (2023) Perluasan kewenangan komisi yudisial dalam pengangkatan hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
![[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (398kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (322kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (311kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (366kB) |
Abstract
Perluasan Kewenangan yang ditujukan kepada Komisi Yudisial dalam prosedur pengangkatan Hakim Ad Hoc Di Mahkamah Agung memiliki dampak serius dalam padanan struktur hukum tata negara di Indonesia, perluasan kewenangan yang berarti memberikan kewenangan lebih terhadap Komisi Yudisial diakibatkan oleh hadirnya Pasal 13 B Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial menjadi pertanyaan tentang siapa sebenarnya yang berhak untuk melakukan pengangkatan hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebab, Mahkamah Agung adalah lembaga yang menjadi tempat bernaung daripada hakim ad hoc itu sendiri. Kewenangan Komisi Yudisial yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hanya sebatas melakukan pengangkatan hakim agung dan kewenangan lainnya yang berbatas pada martabat, kehormatan, dan keluhuran serta perilaku hakim. Adanya bias dalam pasal 13 b Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial inilah yang memuat kekaburan hukum yang terjadi dan berdampak cukup signifikan bukan hanya dalam prosedur pengangkatannya saja, melaikan hingga proses sah atau tidaknya seseorang menjadi hakim ad hoc di Indonesia.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Perluasan kewenangan; komisi yudisial; hakim Ad Hoc; Mahkamah Agung |
| Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara |
| Depositing User: | Darma - |
| Date Deposited: | 07 Sep 2023 02:26 |
| Last Modified: | 04 Jul 2024 09:19 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/8119 |
Actions (login required)
 |
View Item |