Urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dalam perspektif good governance

Romado, (NIM. 4011811052) (2023) Urgensi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan desa di desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan dalam perspektif good governance. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)

Abstract

Pembentukan Peraturan Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa di desa Pangkal Buluh Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan tidak berdasarkan dengan prinsip-prinsip good governance dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Apakah dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Pangkal Buluh sesuai dengan asas keterbukaan? Kedua, Bagaimana implementasi good governance oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa di Desa Pangkal Buluh? Adapun jenis dan sifat penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kasus dan bersifat deskripttif analisis. Hasil dari penelitian ini pertama, dalam pembentukan peraturan desa di desa Pangkal Buluh, Pemerintah Desa menjalankan tugasnya tidak berdasarkan dengan Pasal 24 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kedua, implementasi good governance yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Pangkal Buluh kurang maksimal masih terdapat kendala dari sarana dan prasarana maupun BPD itu sendiri.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Badan permusyawaratan desa; peraturan desa; good governance
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 05 Apr 2023 01:53
Last Modified: 05 Apr 2023 01:53
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/7101

Actions (login required)

View Item View Item