Proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi di kejaksaan tinggi kepulauan Bangka Belitung (studi kasus korupsi pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya di kepulauan Bangka Belitung)

Ummi Pertiwi, (NIM. 4011811025) (2022) Proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi di kejaksaan tinggi kepulauan Bangka Belitung (studi kasus korupsi pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya di kepulauan Bangka Belitung). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (200kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (158kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (184kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (110kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (118kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (48MB)

Abstract

Proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung dinilai tidak dilakukan sesuai prosedur pada KUHAP. Terdapat kekeliruan dalam proses mencari dan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka. Hal ini didasari oleh surat perintah penyidikan yang diterbitkan bersamaan dengan surat penetapan tersangka, surat pemberitahuan penyidikan diterbitkan setelah tersangka ditetapkan, tindakan penyitaan tidak dilakukan dengan Surat Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Pengadilan Negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan bukti permulaan yang cukup serta untuk mengetahui hambatan penyidik pada penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa proses penetapan tersangka dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah dilakukan dengan mengumpulkan alat bukti pada Pasal 184 KUHAP. Namun untuk mendapatkan alat bukti surat melalui penyitaan belum sesuai dengan Pasal 38 ayat (2) KUHAP, karena penyitaan tanpa surat izin dari Pengadilan Negeri dilakukan tidak dalam keadaan mendesak. Kemudian hambatan yang dialami penyidik yaitu saksi yang tidak kooperatif untuk memenuhi panggilan dan tempat terjadinya tindak pidana berada di Pulau Belitung sehingga mengharuskan penyidik ke luar kota, hal ini membutuhkan dana operasional yang lebih.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Proses penetapan tersangka; penyidikan; tindak pidana korupsi
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	19 Aug 2022 06:27
Last Modified:	19 Aug 2022 06:27
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/6276

Actions (login required)

View Item