Ruth Syarma Apriani Sirait, (NIM. 4011811094) (2022) Status PT. Timah Tbk setelah menjadi anak perusahaan PT. Inalum (Persero). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (362kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (348kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (257kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (250kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB) |
Abstract
PT. Timah Tbk yang sebelumnya BUMN dan sekarang menjadi anak perusahaan PT. Inalum (Persero) setelah dilakukan holding company mengakibatkan beralihnya kepemilikan saham seri B sebesar 65% yang dulunya dipegang negara menjadi dipegang oleh PT. Inalum (Persero). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status dan akibat hukum PT.Timah Tbk setelah menjadi anak perusahaan PT. Inalum (Persero). Didalam penelitian ini menggunakan metode normatif yang mengakaji menggunakan peraturan, doktrin hukum, buku hukum, dan data-data hukum yang ada. Konsekuensi yang timbul dari beralihnya kepemilikan saham mayoritas ini mengakibatkan adanya perubahan terhadap status dan kedudukan PT. Timah Tbk. Sehingga PT.Timah Tbk yang telah menjadi anak perusahaan PT. Inalum (Persero) itu sudah bukan berstatus sebagai BUMN lagi. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian BUMN dapat tetap mengontrol melalui hak istimewa atas kepemilikan saham sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2A ayat (2) PP Nomor 72 Tahun 2016. Selain itu apabila terjadi kerugian maupun persoalan hukum yang lain PT Timah Tbk dengan pihak ketiga, maka PT. timah Tbk masih tetap menanggung secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuatnya dengan perusahaan lain atau pihak ketiga, sehingga dapat dikatakan bahwasannya PT. Timah Tbk menanggung resiko sendiri atas ketidakmampuannya dalam menyelesaikan tanggung jawab atas perbuatan hukumnya dengan pihak ketiga atau perusahaan lain hal ini berdasarkan dengan prinsip separate legal entity dan Pasal 3 ayat 1 UU PT. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa prinsip piearcing the corporate veil sebagai aturan pengecualian ini dapat digunakan apabila terbukti adanya kegiatan sesuai pasal 3 ayat 2 UU PT dan adanya pengabaian perseroan sebagai badan hukum mandiri.
Item Type: | Thesis (skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | PT. Timah Tbk; PT. Inalum (Persero); BUMN |
Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Keperdataan |
Depositing User: | Darma - |
Date Deposited: | 02 Jun 2022 07:27 |
Last Modified: | 05 Jul 2024 01:35 |
URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/5977 |
Actions (login required)
View Item |