Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perbankan dengan modus menyimpan uang arisan di bank (studi kasus putusan nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn)

Aprialdi Binsar Marudut Simbolon, (NIM. 4011711029) (2022) Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana perbankan dengan modus menyimpan uang arisan di bank (studi kasus putusan nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (489kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (591kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (627kB)
[thumbnail of PENUTUP.pdf] Text
PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (99kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (322kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Salah satu kasus tindak pidana perbankan yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah kasus dengan Nomor Putusan 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn. Terdakwa DSP melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui Pertanggungjawaban pidana dalam tindak perbankan dengan modus menyimpan uang arisan di bank dan untuk mengetahui kualifikasi unsur Tindak Pidana Perbankan dengan Modus Menyimpan Uang arisan di Bank. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah, Terdakwa DSP dengan sengaja melakukan perbuatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka dari itu terdakwa DSP dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi semua unsur pertanggungjawaban pidana yang pada prinsipnya membicarakan kesalahan, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana yang terdapat pada Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Perbuatan Terdakwa DSP yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia termasuk dalam kualifikasi Tindak Pidana Perbankan yang berkaitan dengan perizinan yang diatur dalam Pasal 46 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Pertanggungjawaban pidana; tindak pidana perbankan; arisan
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 30 May 2022 02:24
Last Modified: 30 May 2022 02:24
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/5945

Actions (login required)

View Item View Item