Analisis hukum terhadap pengaturan pemberian pesangon kepada pekerja yang di-phk dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja

Ruth Octavia, (NIM. 4011711063) (2021) Analisis hukum terhadap pengaturan pemberian pesangon kepada pekerja yang di-phk dalam undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (746kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (689kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (758kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (596kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (686kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau Omnibus Law merupakan kristalisasi regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi satu payung hukum. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, telah mengakomodir beberapa undang-undang menjadi satu paket yaitu, Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Lingkungan, serta beberapa peraturan undang-undang lainnya yang tak dapat dirinci dalam tulisan ini. Pemerintah mempunyai persepsi sendiri untuk memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan alasan untuk perbaikan ekonomi nasional Indonesia yang semakin terpuruk, tetapi terdapat beberapa problematika terkait pengaturan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Salah satunya terkait pemberian pesangon kepada pekerja yang di-PHK.Rumusan Masalah di Penelitian ini, Pertama, Bagaimana pengaturan pesangon kepada pekerja yang di PHK dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kedua, Bagaimana problematika pemberian pesangon kepada pekerja yang di PHK dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian ini menggunakan yuridis-normatif. Hasil penelitian ini, Pertama, terdapat perubahan pengaturan uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, mengenai uang penghargaan, dan uang penggantian hak, Kedua, terdapat problematika di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yakni terkait pengubahan pada pesangon, uang penggantian hak yang masih bertentangan dengan dengan Peraturan Perundang-undangan dan teori ketenagakerjaan.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pesangon; pekerja; pemutusan hubungan kerja; undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Keperdataan
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	08 Jun 2022 04:49
Last Modified:	08 Jun 2022 04:49
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/5107

Actions (login required)

View Item