Kewajiban pengangkut terhadap perbuatan melawan hukum flight delayed kepada penumpang

Dilla Aprilia, (NIM. 4011711033) (2021) Kewajiban pengangkut terhadap perbuatan melawan hukum flight delayed kepada penumpang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (674kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (756kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (816kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (588kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (603kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Dalam penyelenggaraan angkutan udara terjadi beberapa kendala yang menyebabkan tertundanya penerbangan tepat waktu. Berdasarkan terjadinya kasus keterlambatan penerbangan masih banyak pengangkut mengabaikan hak-hak penumpang, sehingga berdampak pada kerugian penumpang. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana kewajiban pengangkut atas terjadinya keterlambatan penerbangan, serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan penumpang terhadap kerugian akibat keterlambatan penerbangan. Untuk meneliti hal tersebut jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif berdasarkan asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penyelenggaraan angkutan udara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkut memiliki kewajiban berupa tanggung jawab hukum akibat keterlambatan penerbangan, yaitu memberikan kejelasan informasi mengenai penundaan penerbangan, dan pemberian ganti rugi sebagaimana diatur secara khusus dalam undang-undang. Ketentuan tanggung jawab hukum akibat keterlambatan penerbangan diatur dalam Pasal 146 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2015 tentang Penanganan Keterlambatan Penerbangan (Delayed Management) pada Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia. Bagi penumpang yang dirugikan dapat melaporkan keluhan kepada perusahaan penerbangan sebagai upaya pertama akibat keterlambatan penerbangan. Selain itu penumpang dapat melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dan /atau jalur di luar pengadilan.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Angkutan udara; keterlambatan penerbangan; kewajiban pengangkut
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Keperdataan
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 07 Jun 2022 07:43
Last Modified: 07 Jun 2022 07:43
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4930

Actions (login required)

View Item View Item