Mirendy Wahyu Ferary, (NIM. 5021611031) (2021) Disharmoni pasangan kepala daerah (studi kepemimpinan lokal di Bangka Tengah Periode 2005-2019). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
![[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (990kB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (640kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (712kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (723kB) |
|
Text
BAB VI.pdf Restricted to Registered users only Download (621kB) |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (618kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Hal yang paling menonjol dari disharmoni pasangan kepala daerah di Bangka Tengah ini terlihat dari wakil bupati yang menantang bupati di periode berikutnya untuk maju di kompetisi pilkada bertarung untuk memperebutkan posisi bupati. Pada studi kasus yang lain tidak demikian dan tidak terjadi selama tiga periode berturut-turut. Selain itu, penelitian ini memberikan gambaran disharmoni pasangan kepala daerah mulai dari terbentuknya Kabupaten Bangka Tengah secara administratif hingga periode ketiga.
Penelitian ini menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan yang dimiliki oleh masing-masing elit dapat dikategorikan sebagai perebutan posisi oleh kelompok yang memegang posisi otoritas. Disharmoni pasangan kepala daerah di Bangka Tengah masuk pada model konflik otoritatif yang menyebabkan terjadinya konflik laten diantara mereka untuk saling memperebutkan struktur posisi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer dari hasil wawancara dengan informan yaitu; pejabat terkait, anggota dewan, pegawai negeri sipil dan pasangan kepala daerah itu sendiri.
Hasil menunjukkan bahwa data yang didapatkan memberikan gambaran tentang potensi konflik yang berakibat pada keterbatasan akses wakil bupati untuk menjalankan tugas pemerintahan yang telah diatur melalui undang-undang. Maka dari itu, antara kepentingan umum dan kepentingan pribadi tidak bisa dibedakan lagi karena menyangkut masalah kompetisi atau pertarungan pilkada. Dengan kata lain bupati memiliki kepentingan lain yang mendasarkannya untuk membatasi akses wakil bupati melaksanakan program pemerintah. Sementara itu, di periode terakhir memiliki kasus yang berbeda mengenai peran otoritas wakil bupati dalam menjalankan pemerintahan karena bupati lebih berkonsentrasi secara individu untuk menyelesaikan pekerjaannya.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Disharmoni; pasangan kepala daerah; konflik |
| Subjects: | J Ilmu Politik > JA Political science (General) |
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Ilmu Sosial dan Politik > Ilmu Politik |
| Depositing User: | Darma - |
| Date Deposited: | 07 Jun 2022 07:31 |
| Last Modified: | 07 Jun 2022 07:31 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4884 |
Actions (login required)
 |
View Item |