Dini Robbi Rodliyah, (NIM. 4011711034) (2021) Problematika hukum kompetensi peradilan perdata dan peradilan tata usaha negara dalam sengketa pertanahan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
![[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]](https://repository.ubb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (208kB) |
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (269kB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (223kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Tanah sudah menjadi objek sengketa atau konflik jauh sebelum adanya peraturan yang mengatur berdasarkan asas konkordansi. Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk menyelesaikan suatu sengketa atau konflik pertanahan. Namun adanya titik singgung pada objek sengketanya kemudian dapat menimbulkan adanya dua putusan yang berbeda dari dua peradilan yang berbeda pula secara absolut atas satu sengketa atau konflik tanah yang sama seperti dalam Putusan PTUN Palembang Nomor 27/G/2010/PTUN-PLG yang bertentangan dengan Putusan PN Nomor 120/Pdt.G/2008/PN.PLG, dan juga konflik pertanahan dalam Putusan PTUN Nomor 11/G.TUN/2001/P.TUN.JPR yang bertentangan dengan Putusan PN Nomor 30/Pdt.G/1995/PN. Jpr. Maka untuk meneliti permasalahan tersebut, akan ada dua rumusan permasalahan yang akan diangkat. Bagaimana problematika hukum kompetensi Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pertanahan? Bagaimana implikasi hukum problematika kompetensi Peradilan Perdata dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sengketa pertanahan? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian ini selanjutnya menunjukkan bahwa Peradilan Perdata lebih berkompeten menyelesaikan suatu permasalahan pertanahan secara keseluruhan agar permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini kecil kemungkinan terjadi dan dapat terjaminnya kepastian serta perlindungan hukum bagi kedua belah pihak. Dengan ini perlu dilakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terkait kompetensi peradilan dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan.
| Item Type: | Thesis (skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Problematika hukum; kompetensi peradilan; sengketa pertanahan |
| Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
| Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Keperdataan |
| Depositing User: | Darma - |
| Date Deposited: | 07 Jun 2022 01:43 |
| Last Modified: | 07 Jun 2022 01:43 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4810 |
Actions (login required)
 |
View Item |