Pengujian peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia

Endang Septiyani, (NIM. 4011711007) (2021) Pengujian peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (905kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (734kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (670kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (715kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (588kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (598kB)

Abstract

Peraturan desa ialah peraturan yang dibahas dan disepakati oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang, tidak menyebutkan frasa peraturan desa, hal inilah yang menimbulkan kekosongan hukum pada peraturan perundang-undangan. Tujuan Dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan peraturan desa dalam hierarki peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui pengujian peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan metode pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang-undangan berada setingkat di bawah peraturan daerah di atas peraturan kepala desa, yang didasarkan pada asas Lex superiori derogate legi inferiori dan didasarkan pada Pasal 4 Ayat (3) bahwa peraturan kepala desa nerupakan berisi materi pelaksanaan peraturan desa. Dalam hal pengujian peraturan desa yang dilakukan melalui executive review tidak dibenarkan oleh undang-undang karena berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengujian bahwa Mahkamah Agung berhak menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XIV/2016 yang mempunyai sifat final dan mengikat. Saran dalam penelitian ini yakni untuk memastikan bahwa peraturan desa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka harus dilakukannya revisi kembali terkait dengan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 guna memberikan kepastian hukum.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pengujian, peraturan desa, sistem peraturan perundangan- undangan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	29 Apr 2021 02:02
Last Modified:	29 Apr 2021 02:02
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4781

Actions (login required)

View Item