Esmi Warassih Pujirahayu, - and Dr. Faisal S.H., M.H, - and Ndaru Satrio, - (2020) Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi. University of Bengkulu Law Journal, 5 (1). pp. 35-46. ISSN 2528-7656
Preview |
Text (HASIL UJI SIMILARY)
96% Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi.pdf Download (2MB) | Preview |
Preview |
Text (HASIL PENILAIAN PEER REVIEWER)
Lembar Peer Review Jurnal UBELAJ.pdf Download (392kB) | Preview |
Abstract
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk dengan sifat independen, dalam perjalanannya juga mengalami banyak perubahan, baik secara substansi peraturannya maupun secara struktur kelembagaannya. Adapun yang menjadi fokus kajian tulisan ini yaitu terkait ketentuan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Jenis penelitian ini adalah normatif (doktrinal) dengan sifat preskriptif dan terapan, yang menunjukkan bahwa wewenang penghentian penyidikan dan penututan KPK berdasarkan Pasal 40 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK tidak mencerminkan asas independensi yang merupakan derivasi dari Nilai Cita Hukum Pancasila. Problematika yang pertama adalah membatasi waktu penanganan perkara yang dilakukan oleh KPK justru akan mempersulit kinerja KPK itu sendiri. Problematika kedua, sangat dimungkinkan penghentian penyidikan dan penuntutan ini dilandasi dengan alasan subjektifitas dari KPK. Problematika ketiga adalah muara dari semua permasalahan yaitu abuse of power
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Wewenang KPK; Penghentian Penyidikan; Penuntutan; Independensi |
| Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
| Divisions: | KARYA TULIS DOSEN |
| Depositing User: | Mr Arja Kusuma |
| Date Deposited: | 25 Mar 2021 07:30 |
| Last Modified: | 13 Sep 2021 04:25 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4757 |
Actions (login required)
 |
View Item |