Darwance, S.H., M.H., - (2018) Pengaturan sistem kampanye yang responsif untuk mencegah politik uang dalam pemilu. In: Prosiding Koferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-5 : Tantangan menjaga daulat rakyat dalam pemilihan umum. Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Batusangkar, pp. 902-919. ISBN 978-602-50378-1-8
Preview |
Text (FULLTEXT)
Surat Pernyataan Repository Darwance.pdf Download (52kB) | Preview |
Preview |
Text (SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB)
Pengaturan Sistem Kampanye Yang Responsif Untuk Mencegah Politik Uang Dalam Pemilu - Darwance.pdf Download (44MB) | Preview |
Abstract
Pemilu merupakan sarana rakyat untuk menyalurkan aspirasinya untuk menentukan pilihan guna mengirim wakilnya di parleman. Dalam konteks Indonesia kini di mana pemilihan dilakukan serba langsung, pemilu juga menjadi wadah untuk menentukan pemimpin, baik di level daerah maupun memilih presiden dan wakilnya. Hingga kini politik uang tetap menjadi ancaman paling serius pada gergelaran pemilu di masamasa yang akan datang. Pertama, UU Pemilu tidak memberikan Pendidikan politik yang baik kepada rakyat sebagai pemegang hak atas suara dalam pemilu. Kedua, cakupan politik uang dalam UU Pemilu terlalu sempit, terlalu banyak pengecualian. Ketiga, model kampanye masih terkesan diserahkan kepada peserta pemilu, sehingga peluang politik uang kian terbuka. Oleh karenanya, baik pemberi maupun penerima tetap harus diberikan sanksi, cakupan politik uang harus dipertegas, dan penting untuk mengatur sistem kampanye yang memperkecil risiko terjadinya politik uang. Pengaturan ini jelas harus diatur di dalam undang-undang, lebih tepatnya terintegrasi dengan undang-undang tentang pemilu itu sendir
| Item Type: | Book Section |
|---|---|
| Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
| Divisions: | KARYA TULIS DOSEN > Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mr Arja Kusuma |
| Date Deposited: | 29 Jan 2021 08:04 |
| Last Modified: | 29 Jan 2021 08:04 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4667 |
Actions (login required)
 |
View Item |