Pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik demi kepentingan umum dan terpaksa membela diri (studi kasus putusan nomor 47/Pid.B/2020/Pn Pgp)

Rosalinda Pratiwi Tarigan, (NIM. 4011711019) (2021) Pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik demi kepentingan umum dan terpaksa membela diri (studi kasus putusan nomor 47/Pid.B/2020/Pn Pgp). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (730kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (757kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (837kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (855kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (506kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (6MB)

Abstract

Sistem Pembuktain Tindak Pidana Pencemaran Nama baik demi kepentingan umum dan membela diri dalam perkara No 47/Pid.B/2020/PN Pgp menggunakan Sistem Pembuktian negatief wettelijk bewijstheori. Pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP. Pasal 310 ayat (3) KUHP terdapat pengecualian terhadap perbuatan pencemaran nama baik. Pembuktian pengecualian tersebut apabila hakim menganggap perlu terhadap perbuatan demi kepentingan umum dan membela diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik demi kepentingan umum dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 47/Pid.B/2020/Pn Pgp. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris menggunkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara Hakim, Kejaksaan, Penasehat Hukum, Polisi. Hasil dari penelitian ini pertama bahwa terdakwa benar terbukti bersalah unsur pasal terpenuhi, sistem pembuktian yang digunakan negatief wettelijk bewijstheorie alat bukti bersesuaian dan tidak terbuktinya perbuatan demi kepentingan umum dan membela diri. Kedua hakim menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka dari itu Majelis Hakim menjatuhkan Putusan bersalah. Saran delik pencemaran nama baik demi kepentingan umum dan membela diri harus ada regulasi baru yang berupa RUU KUHP tentang batasan kepentingan umum dan membela diri agar tidak terjadi penafsiran yang multitafsir bagi hakim.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pembuktian, pencemaran nama baik, kepentingan umum
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	28 Apr 2021 01:52
Last Modified:	28 Apr 2021 01:52
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4555

Actions (login required)

View Item