Penegakan hukum pidana terhadap penyitaan benda sitaan berdasarkan proses hukum acara pidana

Firman Hadi, (NIM. 4011611035) (2020) Penegakan hukum pidana terhadap penyitaan benda sitaan berdasarkan proses hukum acara pidana. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (926kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (677kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (694kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (423kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (660kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Penegakan hukum yang berkeadilan menjadi perhatian oleh pencari keadilan. Pekerjaan para aparat penegak hukum dalam kesehariannya, khususnya pekerjaan Kepolisian selalu menafsirkan hukum (pidana). Peran dalam menegakkan hukum pidana bagi Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur dalam menyerahkan benda sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara dan prinsip penegakan hukum pidana terhadap benda sitaan berdasarkan proses hukum acara pidana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Konseptual. Hasil Penelitian ini yaitu Prosedur dalam menyerahkan Benda Sitaan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara baik dari intansi Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan belum sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 44 ayat (1) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara. Terhadap benda yang disimpan di RUPBASAN untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam hal benda sitaan. Pemerintah perlu mengawasi dengan serius terhadap benda sitaan baik itu di Kepolisian, di Kejaksaan maupun di RUPBASAN. Perlunya kerjasama yang lebih kooperatif antar setiap instansi dalam penyimpanan benda sitaan negara. Pemerintah perlu mengawasi dengan serius terhadap benda sitaan baik itu di Kepolisian, di Kejaksaan maupun di RUPBASAN.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan hukum pidana, penyitaan, dan benda sitaan.
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	28 Apr 2021 01:46
Last Modified:	28 Apr 2021 01:46
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/4132

Actions (login required)

View Item