Kewenangan pemerintah daerah kabupaten Bangka Barat dalam pemberdayaan badan udaha milik desa ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi kasus desa Bukit Terak, Simpang Teritip, kabupaten Bangka Barat)

Ihsan Abdillah, (NIM. 4011511027) (2020) Kewenangan pemerintah daerah kabupaten Bangka Barat dalam pemberdayaan badan udaha milik desa ditinjau dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa (studi kasus desa Bukit Terak, Simpang Teritip, kabupaten Bangka Barat). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (884kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (188kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (266kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB)

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 90 butir a,b dan c Pemerintah Daerah memiliki kewenangan melakukan perberdayaan seperti memberikan hibah atau akses permodalan, melakukan pendampingan teknis, akses pemasaran dan memprioritaskan Badan Usaha Milik Desa dalam mengelola sumber daya alam yang ada di desa, untuk menunjang kesejahteraan masyarakat desa, serta dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan berdasarkan kebutuhan/potensi desa. Adapun tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis mengenai kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam Upaya Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan mengetahui faktor yang mempengaruhi dalam upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya. Metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis-empiris dengan melakukan penelitian lapangan untuk pengambilan data primer melalui wawancara secara langsung kepada pihak yang berwenang. Hasil penelitian menunjukan bahwa : pertama, lemahnya kewenangan pemerintah daerah dalam pemberdayaan terutama pada pengawasan yang tidak diatur dalam peraturan secara jelas. Kedua, dalam pengangaran pelaksanaan pemberdayaan belum di prioritaskan dan di atur dalam peraturan yang kongkrit. Kurangnya pengaturan yang terkait peraturan mengenai penganggaran dan pengawasan serta kewenangan pemerintah daerah dalam hal pemberdayaan.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Pemerintah daerah, pemberdayaan, BUMDes, kewenangan.
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	27 Apr 2021 07:52
Last Modified:	27 Apr 2021 07:52
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3985

Actions (login required)

View Item