Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di Kota Pangkalpinang

Putri Atika, (NIM. 4011611067) (2020) Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian di Kota Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Abstract

Maraknya ujaran kebencian (hate speech) semakin mendapat perhatian dari masyarakat dan aparat penegak hukum. Ujaran kebencian dapat mendorong terjadinya penghasutan, diskriminasi, kekerasan, bahkan perpecahan bangsa. Dan yang menjadi sasarannya adalah masyarakat budaya, etnis, ras, dan agama. Dengan adanya latar belakang tersebut, maka penulis menarik tiga rumusan masalah, yaitu batasan pengertian tindak pidana ujaran kebencian, penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian, dan adakah terdapat interpretasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap norma yang mengatur tentang ujaran kebencian. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian normatif empiris. Bahan penelitian dikumpulkan dengan cara studi lapangan dan kepustakaan melalui metode pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pasal-pasal yang terkait dengan ujaran kebencian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran kebencian (hate speech). Bahan penelitian tersebut dikaji. Hasil studi ini menunjukkan bahwa untuk memberikan batasan tindak pidana biasa dengan tindak pidana ujaran kebencian memerlukan identifikasi dengan memperhatikan unsur-unsur ujaran kebencian dalam isi ujaran kebencian. Aparat penegak hukum dalam menegakan hukum sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menegakan hukum, aparat penegak hukum terkadang memiliki perbedaan dalam menginterpretasikan norma yang terkait dengan ujaran kebencian. Hal tersebut boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Ujaran Kebencian, Penegakan Hukum, Interpretasi
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User:	Mr Jan Frist Pagendo Purba
Date Deposited:	29 Apr 2021 02:03
Last Modified:	29 Apr 2021 02:03
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3695

Actions (login required)

View Item