Penegakan hukum terhadap pelanggaran Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan

Irmawati, (NIM. 4011311058) (2017) Penegakan hukum terhadap pelanggaran Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) oleh nelayan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tinjau dari undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Hal Depan.pdf Download (652kB) | Preview
Preview	Text Bab-1.pdf Download (368kB) | Preview
	Text Bab-2.pdf Restricted to Registered users only Download (359kB)
	Text Bab-3.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
Preview	Text Bab-4.pdf Download (181kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text Lampiran.pdf Download (368kB) | Preview

Abstract

Penegakan Hukum terhadap pelanggaran SIPI, SIKPI, dan SIUP merupakan suatu upaya hukum yang dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang melakukan penegakan hukum yaitu penegak hukum yang salah satunya terdiri dari Kepolisian Perairan, TNI AL, serta wewenang pengawasan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelanggaran SIPI, SIKPI, dan SIUP dan mengetahui faktor yang mempengaruhi upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran SIPI, SIKPI, SIUP. Jenis penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum yang dilakukan baik oleh Kepolisian Perairan serta pengawasan oleh Pengawas Perikanan sudah berjalan secara objektif dan sesuai dengan undang-undang. Dan faktor-faktor yang menghambat adalah sumber daya manusia dan sumber daya pendukung lain seperti sarana prasarana serta anggaran khusus pada instansi Kepolisian Perairan dan Pengawas Perikanan yang belum memadai.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Penegakan Hukum, Pelanggaran, Perikanan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User:	Mr Jan Frist Pagendo Purba
Date Deposited:	23 Feb 2018 01:21
Last Modified:	23 Feb 2018 01:21
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/346

Actions (login required)

View Item