Efektifitas penegakan pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bangka

Hasyim Thoyib, (NIM. 4011511024) (2020) Efektifitas penegakan pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Bangka. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]
Preview
Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (938kB) | Preview
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (972kB) | Preview
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (987kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (813kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf]
Preview
Text
BAB IV.pdf

Download (578kB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (698kB)

Abstract

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang diadakan oleh aparat hukum untuk tegaknya norma hukum dan peraturan-peraturan yang menjadi dasar aparatur penegak hukum. Perusakan terumbu karang merupakan tindakan terhadap sifat fisik dan/atau hayati terumbu karang yang menimbulkan perubahan langsung dan tidak langsung terhadap ekosistem terumbu karang. Wilayah pesisir dan laut dikenal sebagai kawasan yang mengandung kekayaan sumber daya perikanan, sumber daya mineral, dan tambang untuk memenuhi kebutuhan manusia sehingga harus dijaga akan kelestariannya. Tujuan penelitian ini adalah efektivitas penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini bertujuan mengetahui efektivitas penegakan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang WP3K di Kabupaten Bangka sebagai upaya sanksi pidana perusakan yang ada di wilayah pesisir sebagai alat atau perlengkapan untuk menegakan hukum. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat dan belum adanya PERDA menjadi dasar penghambat dalam bekerjanya dan/atau berlakunya suatu peraturan yang mempengaruhi penegakan hukum.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: penegakan hukum, perusakan terumbu karang, wilayah pesisir
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User: Users 149 not found.
Date Deposited: 13 Apr 2020 08:17
Last Modified: 13 Apr 2020 08:17
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3250

Actions (login required)

View Item View Item