Kepastian hukum penguasaan hak atas tanah di Dusun pulau nangka Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah (analisis surat edaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah nomor: 593/84/19.04.03/2016 tentang pembatalan proses permohonan program nasional agraria)

Suharti, (NIM. 4011511067) (2020) Kepastian hukum penguasaan hak atas tanah di Dusun pulau nangka Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah (analisis surat edaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah nomor: 593/84/19.04.03/2016 tentang pembatalan proses permohonan program nasional agraria). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]
Preview
 Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
 Text
BAB I.pdf
Download (1MB) | Preview
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only
Download (940kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only
Download (966kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf]
Preview
 Text
BAB IV.pdf
Download (582kB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (686kB)

Abstract

Ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud bukan mengatur tanah dalam segala aspeknya, melainkan hanya mengatur salah satu aspeknya saja yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Dalam penelitian ini mengulas dasar hukum penguasaan hak atas tanah di Dusun Pulau Nangka dan kepastian hukum penguasaan hak atas tanah oleh masyarakat Dusun Pulau Nangka berdasarkan surat edaran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Nomor: 593/84/19.04.03/2016 tentang pembatalan proses permohonan program nasional agraria. Kemudian penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara menggabungkan bahan-bahan hukum sekunder dengan primer yang diperoleh dilapangan.Setelah dilakukan revisi terhadap Perda Nomor 48 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Bangka Tengah dan digantikan dengan Perda Nomor 2 Tahun 2019, menyatakan bahwa kawasan Dusun Pulau Nangka masuk kedalam kawasan permukiman dan kawasan tersebut sudah bisa dibuatkan sertifikat hak atas tanah berupa hak milik.

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: hukum agraria, surat edaran, kepastian hukum penguasaan hak atas tanah.
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Keperdataan
Depositing User: Users 149 not found.
Date Deposited: 13 Apr 2020 06:44
Last Modified: 13 Apr 2020 06:44
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3240

Actions (login required)

View Item View Item