Nurseha, (NIM. 4011611062) (2020) kekuatan eksekutorial putusan badan arbitrase nasional Indonesia (studi kasus putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.
Preview |
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Download (1MB) | Preview |
Preview |
Text
BAB I.pdf Download (1MB) | Preview |
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Preview |
Text
BAB IV.pdf Download (720kB) | Preview |
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (756kB) |
Abstract
Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang memberikan wewenang berupa dilaksanakannya apa yang dicantumkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dengan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’ memerikan kekuatan eksekutorial bagi putusan. Tujuan penelitian ini yaitu : pertama, untuk mengetahui keabsahan BANI dalam memeriksa dan memutuskan sengketa perdata berdasarkan UU Arbitrase dan ADR; kedua untuk menganalisis kekuatan eksekutorial putusan BANI No. 531/VII/ARB – BANI/2013 berdasarkan UU Arbitrase dan ADR. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Kasus. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa pertama BANI merupakan lembaga yang sah dan memiliki kewenangan yang absolut dalam memeriksa dan memutuskan sengketa Perdata, berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan ADR ; kedua, hasil penelitian ini menunjukan bahwa putusan BANI No. 531/VII/ARB–BANI/2013 telah memiliki kekuatan eksekutorial karena Sekretaris majelis Arbitrase telah menyerahka pelaksanaan eksekusi putusan Nomor : 531/VII/ARB–BANI/2013 kepada Panitera Pengadilan Negri Pangkalpinang, sehingga pelaksanaan eksekusinya dapat dilaksanakan dengan bantuan pengadilan atau secara sukarela oleh pihak termohon. Akan tetapi, walapun putusan Nomor : 531/VII/ARB – BANI/2013 telah di daftarkan kepada Panitera Pengadilan Negri Pangkalpinang, eksekusinya mengalami hambatan yaitu hapusnya objek prestasi karena kebijakan publik (pemerintah). Sehingga putusan tersebut tidak dapat diseksekusi (noneksekuntabel).
Item Type: | Thesis (skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | kekuatan eksekutorial, arbitrase, putusan, badan arbitrase nasional indonesia. |
Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
Divisions: | SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Keperdataan |
Depositing User: | Users 149 not found. |
Date Deposited: | 13 Apr 2020 08:11 |
Last Modified: | 13 Apr 2020 08:11 |
URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/3235 |
Actions (login required)
View Item |