Penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal bagi orang asing di kantor imigrasi kelas I Pangkalpinang

Ria Permata, (NIM. 4011511051) (2019) Penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal bagi orang asing di kantor imigrasi kelas I Pangkalpinang. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text HALAMAN DEPAN.pdf Download (515kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (702kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (611kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (849kB)
Preview	Text PENUTUP.pdf Download (463kB) | Preview
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Repository staff only Download (472kB)

Abstract

Pelanggaran izin tinggal adalah suatu tindak pidana keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing dan perbuatannya dilarang serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini, yaitu: pertama, untuk menganalisis mengenai penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal bagi orang asing; kedua, untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian membuktikan, bahwa: pertama, penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin tinggal bagi orang asing dapat berupa Tindakan Administrasi Keimigrasian (TAK) dan Pro Justicia. TAK berupa deportasi dan penangkalan adalah sanksi yang efektif dalam mencegah masuk kembali orang asing yang telah melakukan pelanggaran; kedua, faktor pendukung dalam penerapan sanksi pelanggaran izin tinggal ini ialah terbentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) serta perubahan undang-undang keimigrasian yang memberikan kewenangan yang lebih luas bagi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian untuk melakukan penyidikan sedangkan faktor penghambatnya yaitu kurangnya jumlah PPNS Keimigrasian, adanya kebijakan bebas visa kunjungan sebagai salah satu gerbang masuknya orang asing menyebabkan munculnya tindak pidana keimigrasian dan masyarakat yang cenderung apatis terhadap keberadaan orang asing di sekitarnya. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah dalam membuat kebijakan keimigrasian harus mengkaji lebih dahulu dampak yang ditimbulkan dan memperbanyak kegiatan pengawasan lapangan atau operasi gabungan oleh TIMPORA serta menambah personil PPNS Keimigrasian.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Penerapan, sanksi, pelanggaran, izin tinggal
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	11 Jun 2019 02:28
Last Modified:	11 Jun 2019 02:28
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/2518

Actions (login required)

View Item