Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembuatan rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

Fandri, (NIM. 4011311045) (2018) Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengadaan tanah pembuatan rumah sakit umum daerah provinsi kepulauan Bangka Belitung menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf]
Preview
Text
HALAMAN DEPAN.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of BAB I.pdf]
Preview
Text
BAB I.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[thumbnail of PENUTUP.pdf]
Preview
Text
PENUTUP.pdf

Download (2MB) | Preview
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf]
Preview
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah pembuatan Rumah Sakt Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan upaya penegakan yang di lakukan oleh pejabat yang berwenang seperti instansi jaksa dan hakim terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Pengadaan tanah. Penegakan hukum Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Tanah merupakan serangkaian proses penegakan hukum yang cukup panjang melibatkan instansi terkait pelanggaran atau kejahatan yang telah di atur oleh undang-undang bahwa perbuatan itu salah yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara dimana asal muasal perbuatan itu dengan melakukan kegiatan untuk memperoleh tanah yang disitu adanya ganti rugi terhadap tanah tersebut kepada pemilik tanah yang berhak. Dalam penelitian ini yang menjadi pokok masalahnya adalah mengenai Penegakan Hukum terhadap Tindak pidana korupsi pengadaan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan tanah. Metode yang di gunakan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil ini adalah mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan tanah dilakukan sudah cukup baik karena tahapan-tahapan pada penyidikan dan penuntutan sudah sesuai dengan aturan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi. Ada faktor penghambat yaitu undang-undang, masyarakat, kebudayaan. Sedangkan faktor pendukungnya,
penegak hukum dan sarana prasarana

Item Type: Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords: Tindak pidana korupsi, pengadaan tanah
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Pidana
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 11 Jun 2019 02:05
Last Modified: 11 Jun 2019 02:05
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/2365

Actions (login required)

View Item View Item