Implementasi tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai independent agencies dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Rico Riando, (NIM. 4011411088) (2018) Implementasi tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai independent agencies dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text COVER.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (614kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (679kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (620kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (260kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (382kB) | Preview

Abstract

Penulisan ini membahas tentang implementasi tugas dan fungsi komisi pemberantasan korupsi (KPK) sebagai komisi negara independen (independent agencies) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. KPK merupakan suatu lembaga yang penting dalam menangani masalah korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa.Dalam penulisan skripsi ini mengangkat permasalahan tentang implementasi tugas dan fungsi KPK sebagai independent agencies dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan penghambat implementasi tugas dan fungsi KPK sebagai independent agencies. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual yang menganalisa perundang-undangan dan pandangan atau doktrin dalam ilmu hukum. Tulisan ini menghasilkan bahwa KPK merupakan suatu lembaga yang dibentuk melalui undang-undang yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya terdapat ketidakcermatan dan kesesuaian dalam proses penyidikan sehingga perlu adanya evaluasi untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya. Walaupun merupakan lembaga independen KPK mempunya faktor penghambat dalam menjalankan tugasnya antara lain keterbatasan personil KPK untuk melingkup seluruh wilayah negara Indonesia, rivalitas sesama penegak hukum yang seharusnya menjadi rekan dan bukan menjadi saingan terhadap sesama penegak hukum dan menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan dan ranah masing-masing instansi penegak hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang, pembatasan hak penyadapan yang merupakan cara paling efektif dalam menindak dan menjadi bukti saat di pengadilan yang dinilai melanggar hak privasi orang lain , citra buruk oknum KPK sendiri yang membuat jatuhnya kualitas dari instansi KPK.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	KPK, Komisi Negara Independen, Tugas, Fungsi
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Mr Arja Kusuma
Date Deposited:	26 Nov 2018 02:28
Last Modified:	26 Nov 2018 02:28
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/1680

Actions (login required)

View Item