Peranan Pemerintah Daerah dalam menunjang pembangunan daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Studi kasus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bangka Selatan)

Rendi Septian, (NIM. 4011011031) (2017) Peranan Pemerintah Daerah dalam menunjang pembangunan daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Studi kasus di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bangka Selatan). skripsi thesis, Universitas Bangka Belitung.

Preview	Text Halaman Depan.pdf Download (524kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (438kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (558kB)
Preview	Text BAB IV.pdf Download (103kB) | Preview
	Text Daftar Pustaka.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)

Abstract

Peranan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah. karena pemerintah daerah memegang peranan untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di daerah. proses perencanaan pembangunan daerah di bangka selatan rencana dimulai dari komunitas masyarakat, kampung, dewan desa, kecamatan dan stakeholders di daerah. Ditinjau kebijakan dari pemerintah pusat untuk mengesahkan dokumen rencana daerahnya masyarakat kurang puas, karena pengesahan dokumen rencana pembangunan daerah oleh pemerintah pusat tidak berdasarkan pada dokumen rencana yang diajukan kepada pemerintah pusat. Tujuan penelitian ini untuk: a) mendeskripsikan dan menganalisis peranan pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator dalam menunjang pembangunan di bangka selatan. b) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat peranan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah di kabupaten bangka selatan. Dan metode yang digunakan yaitu; deskriptif kualitatif, yang mengambarkan keadaan sesungguhnya dilapangan. Hasil temuan di lapangan bahwa, pemerintah daerah sebagai Entrepreneur, Koordinator, fasilitator dan Stimulator akan melibatkan sektor-sektor masing-masing kementerian yang ada di distrik untuk berpartisipasi dalam tim Komisi Pembangunan Daerah untuk melakukan verfikasi, mengevaluasi dan supervisi terhadap program prioritas perencanaan pembangunan daerah.

Item Type:	Thesis (skripsi)
Uncontrolled Keywords:	Peran Pemerintah Daerah, Pembangunan Daerah
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	SKRIPSI > Fakultas Hukum > Hukum > Konsentrasi Hukum Tata Negara
Depositing User:	Users 15 not found.
Date Deposited:	08 Feb 2018 01:43
Last Modified:	08 Feb 2018 01:43
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/154

Actions (login required)

View Item