Tinjauan yuridis pelarangan ekspor nikel indonesia pasca putusan world trade organization

Adam Maulana, (NIM. 4011911082) (2026) Tinjauan yuridis pelarangan ekspor nikel indonesia pasca putusan world trade organization. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (697kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (689kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (730kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (502kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (807kB)

Abstract

Penelitian ini menyoroti kebijakan Indonesia yang menghentikan ekspor bijih nikel sebagai bagian dari strategi pembangunan industri nasional. Langkah tersebut memunculkan keberatan dari Uni Eropa dan akhirnya dipermasalahkan dalam mekanisme sengketa WTO melalui perkara DS592. Dalam dinamika perdagangan internasional, kebijakan pembatasan ekspor sering kali dipertemukan dengan ketentuan GATT 1994, khususnya aturan mengenai larangan penggunaan pembatasan kuantitatif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memahami posisi hukum larangan ekspor nikel Indonesia dan mengevaluasi langkah dan tindakan hukum yang tepat setelah munculnya putusan WTO. Kajian ini dilakukan melalui metode penelitian hukum normatif yang memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Berbagai instrumen hukum nasional, peraturan WTO, dan pertimbangan panel dalam sengketa DS592 dijadikan bahan utama untuk menguraikan permasalah secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa panel WTO menilai kebijakan Indonesia tidak sesuai dengan Pasal XI GATT 1994 dan menyatakan bahwa alasan pengecualian yang diajukan Indonesia tidak memenuhi syarat dalam penerapanya. Kondisi ini membuat Indonesia berada dalam posisi kalah dan memilih mengajukan banding, namun proses tersebut belum dapat berjalan karena badan banding WTO belum kembali aktif. Akibatnya putusan panel belum bersifat final, dan Indonesia masih memiliki ruang untuk mempertahankan larangan ekspor sembari menunggu kelanjutan proses banding. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan strategi hukum dan diplomasi perdagangan diperlukan agar Indonesia tetap dapat menjalankan agenda hilirisasi tanpa mengabaikan komitmen yang lahir dari keanggotaannya dalam WTO

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Pelarangan ekspor nikel; Perdagangan internasional; GATT 1994; WTO DS592; Strategi Hukum Indonesia
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM INTERNASIONAL > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	09 Apr 2026 06:07
Last Modified:	09 Apr 2026 06:07
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13284

Actions (login required)

View Item