Analisis pasal 252 kuhp nasional terhadap proses pembuktian tindak pidana ketertiban umum kekuatan gaib

Fahmi Fahriansyah, (NIM. 4012211025) (2026) Analisis pasal 252 kuhp nasional terhadap proses pembuktian tindak pidana ketertiban umum kekuatan gaib. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (3MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (572kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (689kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (542kB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (286kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (273kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis problematika pembuktian terhadap tindak pidana ketertiban umum kekuatan gaib sebagaimana diatur dalam Pasal 252 KUHP Nasional. Pengaturan ini menghadirkan tantangan yuridis karena objek deliknya berada pada ranah metafisik, sementara hukum acara pidana menuntut pembuktian yang empiris melalui alat bukti yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan KUHP, KUHAP, doktrin hukum pidana, teori pembuktian, serta perspektif hukum progresif. Hasil penelitian Pertama, menunjukkan bahwa Pasal 252 merupakan delik formil yang sejatinya lebih diarahkan untuk menjerat tindakan penipuan yang memanfaatkan klaim kekuatan gaib, bukan untuk membuktikan keberadaan kekuatan supranatural. Oleh karena itu, pembuktian harus difokuskan pada perilaku eksternal pelaku seperti pengakuan memiliki kemampuan gaib, penawaran jasa, serta tindakan yang menimbulkan kerugian atau keresahan masyarakat. Penelitian Kedua, menemukan bahwa rumusan pasal mengandung unsur yang berpotensi multitafsir, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak disertai pedoman pembuktian yang ketat. Dengan pendekatan hukum progresif, penelitian ini menegaskan pentingnya interpretasi yang melindungi hak terdakwa sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat agar penerapan Pasal 252 tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Pembuktian; Pasal 252 KUHP Nasional; Kekuatan gaib; Delik Formil
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 09 Apr 2026 06:06
Last Modified: 09 Apr 2026 06:06
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13273

Actions (login required)

View Item View Item