Pertimbangan hukum dalam putusan peninjauan kembali perkara narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pangkalpinang

Suhardi, (NIM. 4032411013) (2026) Pertimbangan hukum dalam putusan peninjauan kembali perkara narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pangkalpinang. Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (482kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (373kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (692kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (843kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perkara tindak pidana narkotika di Indonesia menunjukkan kompleksitas yang tinggi, tidak hanya sebagai kejahatan serius (extraordinary crime), tetapi juga dalam penerapan hukum. Salah satu problem utama yang muncul adalah kesalahan penerapan pasal terhadap penyalahguna narkotika yang diperlakukan sebagai pengedar, sehingga menimbulkan pemidanaan yang tidak proporsional dan berkontribusi pada kondisi overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Peninjauan Kembali (PK) menjadi instrumen hukum luar biasa yang berfungsi sebagai sarana korektif terhadap kekhilafan hakim dan ketidakadilan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pengajuan Peninjauan Kembali perkara narkotika oleh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pangkalpinang serta mengkaji pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam memutus PK perkara narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, pendekatan kasus dan perbandingan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, serta bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan PK di Lapas Kelas IIA Pangkalpinang berjalan melalui tahapan administratif dan yuridis yang saling berkaitan dan secara substantif berfungsi sebagai sarana perlindungan hak konstitusional narapidana narkotika. Sementara yang kedua, pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan PK memperlihatkan pola penalaran yang integratif dengan memadukan aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Mahkamah Agung menegaskan pentingnya penerapan asas keadilan substantif, asas in dubio pro reo, serta pendekatan rehabilitatif terhadap penyalahguna narkotika. Dengan demikian, PK tidak hanya diposisikan sebagai upaya hukum formal, tetapi sebagai instrumen koreksi untuk menjamin konsistensi penerapan hukum narkotika yang adil, proporsional, dan sejalan dengan prinsip negara hukum

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Peninjauan kembali; Narkotika; Pertimbangan hukum; Mahkamah Agung; Lembaga pemasyarakatan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	07 Apr 2026 02:41
Last Modified:	07 Apr 2026 02:41
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13175

Actions (login required)

View Item