Implikasi hukum penyalahgunaan data diri masyarakat dalam keanggotaan partai politik di Kota Pangkalpinang

Raden Ayu Indah Tamara, (NIM. 4032411008) (2026) Implikasi hukum penyalahgunaan data diri masyarakat dalam keanggotaan partai politik di Kota Pangkalpinang. Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (538kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (795kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (657kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (733kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

Pemilihan umum merupakan sarana utama perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu, partai politik diwajibkan memenuhi persyaratan keanggotaan yang salah satunya diverifikasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Namun dalam praktiknya, penggunaan SIPOL justru memunculkan permasalahan serius berupa penyalahgunaan data diri masyarakat tanpa persetujuan pemilik data oleh partai politik, yang berimplikasi pada pelanggaran hak konstitusional dan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan data diri masyarakat serta implikasi hukum yang timbul akibat penyalahgunaan data diri masyarakat dalam keanggotaan partai politik di Kota Pangkalpinang dari perspektif Teori Strukturasi (Anthony Giddens). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan studi kasus yang dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Perlindungan Hukum dan teori Strukturasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, perlindungan data diri masyarakat dilihat dari aspek preventif berupa adanya imbauan kepada masyarakat dan partai politik oleh Bawaslu Kota Pangkalpinang dan verifikasi faktual oleh KPU Kota Pangkalpinang. Aspek represif berupa penghapusan nama beserta NIK yang disalahgunakan tersebut pada SIPOL karena hal tersebut merupakan pelanggaran administratif dan sebagai bahan evaluasi pada periode itu terhadap partai politik yang bersangkutan, apabila banyak data anggota palsu, maka status keanggotaan partai politik tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Kedua, implikasi hukum bagi partai politik meliputi potensi sanksi administratif dan pidana dengan delik aduan, serta kerugian hukum dan sosial bagi masyarakat sebagai subjek data yang dapat menghambat aktivitas keseharian terutama dalam akses pekerjaan yang menuntut netralitas politik

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Implikasi hukum; Perlindungan; Penyalahgunaan data diri; Partai politik
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	07 Apr 2026 01:30
Last Modified:	07 Apr 2026 01:30
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13148

Actions (login required)

View Item