Implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pelarangan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di kota Pangkal Pinang

Sondang Vira Dila, (NIM. 4012111022) (2026) Implementasi Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2016 tentang pelarangan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol di kota Pangkal Pinang. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

[thumbnail of HALAMAN DEPAN.pdf] Text
HALAMAN DEPAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB I.pdf] Text
BAB I.pdf
Restricted to Registered users only

Download (718kB)
[thumbnail of BAB II.pdf] Text
BAB II.pdf
Restricted to Registered users only

Download (682kB)
[thumbnail of BAB III.pdf] Text
BAB III.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[thumbnail of BAB IV.pdf] Text
BAB IV.pdf
Restricted to Registered users only

Download (524kB)
[thumbnail of DAFTAR PUSTAKA.pdf] Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (571kB)
[thumbnail of LAMPIRAN.pdf] Text
LAMPIRAN.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (1MB)

Abstract

Latar belakang penelitian berangkat dari masih maraknya aktivitas peredaran minuman beralkohol di Kota Pangkal Pinang meskipun telah terdapat peraturan yang melarangnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pelarangan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus tabel perbandingan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada Kantor Satpol PP Kota Pangkal Pinang serta pengamatan di beberapa kecamatan yang masih ditemukan pelanggaran terhadap perda tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 belum efektif karena masih terdapat pengadaan dan peredaran minuman beralkohol, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta lemahnya penegakan hukum oleh aparat Satpol PP. Kedua, faktor penghambat utama adalah kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum dan pengaruh budaya masyarakat yang permisif terhadap konsumsi alkohol. Kesimpulannya, efektivitas implementasi perda ini memerlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan penguatan fungsi penegakan hukum.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Implementasi hukum; Minuman beralkohol; Peraturan Daerah; Penegakan hukum; Pangkal Pinang
Subjects: K Hukum > K Law (General)
Divisions: FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User: Darma -
Date Deposited: 06 Apr 2026 04:40
Last Modified: 06 Apr 2026 04:40
URI: https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13129

Actions (login required)

View Item View Item