Problematika penegakan hukum terhadap tambang timah rakyat di belitung timur dalam konteks perlindungan ekologi dan keadilan ekonomi

Janea Arinta, (NIM. 4032411005) (2026) Problematika penegakan hukum terhadap tambang timah rakyat di belitung timur dalam konteks perlindungan ekologi dan keadilan ekonomi. Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (895kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (445kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (418kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (440kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (753kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (288kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (562kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (659kB)

Abstract

Indonesia secara konstitusional menjamin kesejahteraan rakyat dalam hal pengelolaan sumber daya alam, termasuk pertambangan Minerba. Namun, pertambangan timah rakyat di Kabupaten Belitung Timur dihadapkan oleh problematika penegakan hukum yang kompleks dan berada dalam dilema antara perlindungan ekologi dan keadilan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pertambangan timah rakyat di Kabupaten Belitung Timur menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara kerangka regulasi yang tersedia dan kondisi faktual di lapangan, dimana secara normatif negara telah menyediakan landasan hukum melalui UU Minerba, No. 149.K/MB.01/MEM.B/2024. Namun, ketidaksiapan instrumen perizinan khususnya keterlambatan penyusunan dokumen teknis WPR, belum adanya pedoman operasional IPR di tingkat daerah, dan keterbatasan data geologi serta kajian lingkungan yang turut menghambat implementasi regulasi tersebut. Pertama, minimnya dukungan dari masyarakat terkait laporan atau aduan atas tindakan pertambangan ilegal turut menghambat berjalannya penegakan hukum. Adapun pola sikap dan kesadaran hukum masyarakat Belitung Timur terhadap pertambangan timah rakyat menunjukkan konfigurasi sosial-hukum yang kompleks, dipengaruhi oleh ketegangan antara kebutuhan ekonomi dan tuntutan keberlanjutan lingkungan. Kedua, Masyarakat yang pro-lingkungan menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi dan partisipatif, tercermin dari laporan, advokasi, serta tekanan moral terhadap praktik pertambangan ilegal. Sebaliknya, penambang rakyat berada dalam kesadaran hukum yang bersifat pragmatis akibat ketergantungan ekonomi dan ketiadaan akses legal seperti WPR dan IPR. Hasil survei memperkuat gambaran bahwa kesadaran atas hak lingkungan hidup bersih cukup tinggi, namun belum selaras dengan efektivitas penegakan hukum yang dinilai masyarakat belum adil dan konsisten.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pertambangan timah rakyat; Penegakan hukum; Ekonomi; Lingkungan hidup
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	06 Apr 2026 04:37
Last Modified:	06 Apr 2026 04:37
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13126

Actions (login required)

View Item