Konstruksi hukum pembatasan essential facilities dalam penyalahgunaan posisi dominan (studi putusan komisi persaingan usaha nomor 3/KPPU-I/2024)

Andryan, (NIM. 4032411001) (2026) Konstruksi hukum pembatasan essential facilities dalam penyalahgunaan posisi dominan (studi putusan komisi persaingan usaha nomor 3/KPPU-I/2024). Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (774kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (427kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (504kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (367kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (298kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (294kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya strategi penguasaan fasilitas penting (essential facilities) oleh perusahaan teknologi global yang memicu penyalahgunaan posisi dominan dan persaingan usaha tidak sehat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tantangan penerapan doktrin essential facilities di Indonesia, memahami konstruksi hukumnya dalam Putusan KPPU Nomor 3/KPPU-I/2024, serta mengeksplorasi praktik internasional sebagai model penguatan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach). Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus analisis konstruksi hukum doktrin tersebut terhadap penguasaan sistem pembayaran digital oleh raksasa teknologi (big tech) Google LLC, berbeda dengan kajian sebelumnya yang lebih banyak berfokus pada sektor BUMN atau industri fisik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan penerapan doktrin ini di Indonesia meliputi akses terbatas pada bahan baku, ketergantungan impor, dan hambatan administrasi. Melalui Putusan Nomor 3/KPPU-I/2024, hakim melakukan penemuan hukum dengan metode penyempitan hukum (rechtsverfijning) untuk mengonkretkan Pasal 17 dan Pasal 25 UU No. 5 Tahun 1999, sehingga doktrin essential facilities tetap dapat diterapkan meskipun tidak diatur secara eksplisit. Konstruksi hukum ini menjadi dasar untuk melarang Google membatasi sistem pembayaran di Google Play Store demi menjaga persaingan. Disimpulkan bahwa penguatan regulasi melalui revisi undang-undang dengan mengadopsi praktik internasional diperlukan agar doktrin ini memiliki kepastian hukum yang lebih kuat di masa depan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Persaingan usaha; Posisi dominan; Essential facilities
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	02 Apr 2026 08:55
Last Modified:	02 Apr 2026 08:55
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13102

Actions (login required)

View Item