Kebijakan Non penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah

Febbi Amalia, (NIM. 4012111057) (2025) Kebijakan Non penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (551kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (815kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (270kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (400kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kebijakan non penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi adalah upaya yang digunakan dalam mengatasi terjadinya perdagangan telur penyu oleh masyarakat tanpa menggunakan hukuman pidana dengan berfokus pada pencegahan dan pembinaan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan non penal apa yang diterapkan oleh Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Babel dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Konservasi Bangka dalam mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah. Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana penerapan kebijakan non penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu sebagai satwa yang dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah dan bagaimana upaya dalam mengatasi kendala-kendala dalam menerapkan kebijakan non penal dalam pencegahan tindak pidana perdagangan telur penyu di Kabupaten Bangka Tengah. Hasil dari penelitian ini pertama kebijakan non penal yang diterapkan berupa sosialisasi hukum, patroli, pengawasan dan penertiban di sekitar wilayah pesisir, teguran, dan program pembentukan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS). Kedua upaya yang dilaksanakan dalam mengatasi kendala yang terjadi yaitu kerja sama antara pihak Direktorat Polisi Perairan dan Udara (DitPolairud) Polda Babel dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) resor konservasi Bangka serta Instansi lainnya, sosialisasi, himbauan, patroli, merekrut kader, dan pengembangan alternatif ekonomi bagi masyarakat.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Kebijakan non penal; Perdagangan telur penyu; Satwa yang dilindungi
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	02 Apr 2026 08:31
Last Modified:	02 Apr 2026 08:31
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13098

Actions (login required)

View Item