Implikasi kekosongan hukum atas pengawasan bawaslu terhadap aktivitas relawan kolom kosong pada pilkada serentak 2024 di Kota Pangkalpinang (studi analisis pilkada serentak tahun 2024 di Kota Pangkalpinang)

Jazzkyanda, (NIM. 4032411006) (2026) Implikasi kekosongan hukum atas pengawasan bawaslu terhadap aktivitas relawan kolom kosong pada pilkada serentak 2024 di Kota Pangkalpinang (studi analisis pilkada serentak tahun 2024 di Kota Pangkalpinang). Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (536kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (414kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (861kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (582kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (281kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (340kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (728kB)

Abstract

Pasangan calon tunggal Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Pangkalpinang menghadirkan dinamika dalam demokrasi lokal di Indonesia. Munculnya relawan kolom kosong dipandang sebagai ekspresi politik konstitusional warga negara dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Meskipun kolom kosong memiliki legalitas melalui Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, status dan ruang geraknya tidak diatur dalam hukum pemilihan, sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis-sosiologis dengan memadukan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah norma positif terkait pengawasan Pilkada, sementara pendekatan konseptual digunakan mengkaji doktrin mengenai kekosongan hukum, pengawasan pemilu, serta kebebasan berekspresi sebagai hak konstitusional. Adapun pendekatan sosiologis melalui wawancara dengan Bawaslu, KPU, relawan, dan pemilih untuk memahami realitas pengawasan di lapangan. Hasil penelitian pada rumusan masalah yang pertama menunjukkan bahwa pengawasan terfokus pada pasangan calon tunggal, sedangkan aktivitas relawan kolom kosong hanya dapat diawasi melalui langkah persuasif. Kondisi ini memunculkan kendala teknis berupa potensi penyamaran aktivitas kampanye, kesulitan pembuktian, dan ketidakseragaman pengawasan. Hasil penelitian pada rumusan masalah yang kedua kekosongan hukum berdampak pada efektivitas pengawasan, prinsip keadilan, legitimasi Pilkada, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perlu pembaharuan regulasi komprehensif agar pengawasan Pilkada berjalan efektif, adil, demokratis, dan proporsional.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Pengawas pemilu; Relawan kolom kosong; Pemilihan kepala daerah; Calon tunggal; Kekosongan hukum
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	02 Apr 2026 08:28
Last Modified:	02 Apr 2026 08:28
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13088

Actions (login required)

View Item