Rekonstruksi tata kelola data pemilu di indonesia dalam perspektif perlindungan data pribadi (kajian perbandingan hukum antar negara)

Yuli Restuwardi, (NIM. 4032311018) (2026) Rekonstruksi tata kelola data pemilu di indonesia dalam perspektif perlindungan data pribadi (kajian perbandingan hukum antar negara). Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (520kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (612kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Registered users only Download (341kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis historisitas tata kelola data pemilu di Indonesia, membandingkan praktik hukum tata kelola data pemilih di beberapa negara, serta merumuskan model rekonstruksi tata kelola perlindungan data pemilu yang ideal dalam konteks hukum nasional. Permasalahan utama yang dikaji meliputi, (1) bagaimana perkembangan historis tata kelola data pemilu di Indonesia; (2) bagaimana perbandingan hukum tata kelola data pemilu di beberapa negara; dan (3) bagaimana rekonstruksi model tata kelola perlindungan data pemilu yang sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi dan good governance. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan komparatif,. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, serta hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola data pemilu di Indonesia sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya menjamin keamanan serta perlindungan hak subjek data pemilih. Sementara itu, negara lain seperti Singapura, Inggris, dan Uni Eropa telah menerapkan prinsip data protection by design and by default serta membentuk oversight authority independen untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan data pemilih. Berdasarkan hasil perbandingan, rekonstruksi hukum tata kelola data pemilu di Indonesia perlu diarahkan pada tiga dimensi utama, yaitu: (1) dimensi regulatif melalui pembentukan lex specialis mengenai tata kelola data pemilu; (2) dimensi kelembagaan dengan penerapan collaborative governance antar-lembaga penyelenggara pemilu; dan (3) dimensi teknologi melalui sistem interoperabilitas berbasis single identity system. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tata kelola data pemilu di Indonesia harus dibangun berdasarkan model integrated data protection governance untuk mewujudkan demokrasi digital yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Tata kelola data pemilu; Perlindungan data pribadi; Perbandingan hukum; Good governance; Reformasi hukum pemilu
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > MAGISTER HUKUM > TESIS
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	01 Apr 2026 03:16
Last Modified:	01 Apr 2026 03:16
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/13080

Actions (login required)

View Item