Analisis yuridis anggota DPRD yang mencalonkan diri dalam pilkada ulang Kota Pangkalpinang ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 176/PUU-XXII/2024

Bagas Argadinata, (NIM. 4012011085) (2025) Analisis yuridis anggota DPRD yang mencalonkan diri dalam pilkada ulang Kota Pangkalpinang ditinjau dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 176/PUU-XXII/2024. Masters thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (389kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (328kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (372kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (192kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (178kB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji persoalan yuridis mengenai anggota DPRD yang mencalonkan diri dalam Pilkada Ulang Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dengan meninjau Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 176/PUU-XXII/2024. Latar belakang penelitian berangkat dari fenomena kemenangan kotak kosong pada Pilkada 2024 yang memicu penyelenggaraan pilkada ulang, serta munculnya perdebatan hukum terkait kewajiban anggota DPRD aktif untuk mengundurkan diri sebelum ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut serta menilai kesesuaian pendapat KPU Kota Pangkalpinang terkait syarat pencalonan anggota DPRD. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, dilengkapi dengan data lapangan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menegaskan kewajiban pengunduran diri anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai langkah konstitusional guna menjaga netralitas, mencegah konflik kepentingan, serta melindungi hak pilih masyarakat, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Sejalan dengan putusan tersebut, KPU Pangkalpinang menetapkan bahwa anggota DPRD aktif wajib mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai calon. Kontribusi penelitian ini terletak pada upaya memberikan kejelasan yuridis mengenai pengaturan pencalonan anggota DPRD dalam Pilkada, sekaligus memperkuat prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kontestasi demokratis di tingkat lokal.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Mahkamah konstitusi; DPRD; Pilkada
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM TATA NEGARA > SKRIPSI
Depositing User:	BAGAS ARGADINATA
Date Deposited:	22 Dec 2025 07:11
Last Modified:	23 Dec 2025 03:57
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12989

Actions (login required)

View Item