Analisis perlindungan etnis non-Arab terhadap kejahatan genosida sudan dalam perspektif hukum internasional

Luthfi Felysia Putri Juharsah, (NIM. 4012111084) (2025) Analisis perlindungan etnis non-Arab terhadap kejahatan genosida sudan dalam perspektif hukum internasional. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (497kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (401kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (491kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (310kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (368kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (862kB)

Abstract

Genosida merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM berat yang diatur dalam Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998. Konflik Sudan yang melibatkan etnis non-Arab, khususnya di Darfur, telah menimbulkan korban jiwa, pemindahan paksa, hingga pemerkosaan massal yang terindikasi memenuhi unsur genosida. Penelitian ini membahas pertama, perlindungan hukum internasional terhadap etnis non-Arab dalam konflik Sudan. Kedua, mekanisme penyelesaian tindak kejahatan genosida yang dialami oleh etnis non-Arab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar hukum internasional yang memberikan perlindungan terhadap kelompok etnis minoritas di Sudan serta menganalisis tantangan dalam penyelesaian kejahatan genosida melalui mekanisme peradilan internasional maupun nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama, perlindungan hukum internasional terhadap etnis non-Arab berlandaskan instrumen hukum internasional, antara lain Konvensi Genosida 1948, Statuta Roma 1998, mandat Resolusi DK PBB 1593 (2005). Namun, efektivitas perlindungan masih terbatas karena lemahnya komitmen pemerintah Sudan, ketidakstabilan politik, dan kurangnya kerja sama internasional. Kedua, penyelesaian kejahatan genosida dilakukan melalui International Criminal Court (ICC) dengan asas complementarity, di mana ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Omar al-Bashir dan pejabat Sudan lainnya. Akan tetapi, implementasinya menghadapi kendala berupa penolakan negara, kendala politik, dan kesulitan pembuktian di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kerja sama internasional, efektivitas perlindungan saksi dan korban, serta konsistensi penerapan prinsip non-impunity untuk mewujudkan keadilan bagi etnis non-Arab di Sudan

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Hukum internasional; Genosida; Etnis Non-Arab; ICC; Sudan
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM INTERNASIONAL > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	17 Dec 2025 03:32
Last Modified:	17 Dec 2025 03:32
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12937

Actions (login required)

View Item