Ashifiya Wulantirana, (NIM. 4012011083) (2025) Analisis putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn Son terhadap pelaku tindak pencabulan anak ditinjau dari pasal 184 KUHAP. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.
|
Text
HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (924kB) |
|
|
Text
BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (354kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (355kB) |
|
|
Text
BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (293kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (213kB) |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (215kB) |
|
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Pelaku tindak pidana pencabulan anak seharusnya dikenai pertanggungjawaban pidana. Faktanya masih ditemukan pelaku pencabulan anak yang diputus bebas sekalipun visum et repertum menunjukkan adanya pencabulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son mengenai kasus tindak pencabulan terhadap anak dan bagaimana kesesuaian vonis bebas dalam putusan nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Jenis penelitian ini yuridis normatif dengan mengkaji Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son. Sifat penelitian ini deskriptif analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son mengenai kasus tindak pencabulan terhadap anak menganggap unsur kedua Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak tidak terpenuhi dikarenakan hakim menganggap ketidakcukupan bukti untuk membuktikan tindak pidana, keterangan anak saksi yang tidak dapat dipercaya, kesalahan prosedural oleh Ibu Korban, selaput darah korban masih utuh, serta unsur kekerasan atau ancaman tidak terpenuhi. Vonis bebas pelaku pencabulan anak pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Son bertentangan dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP. Hakim seharusnya wajib mempertimbangkan visum et reperum sebagai alat bukti surat dan mempertimbangkan alat bukti keterangan ahli mengingat keduanya sah sebagaimana Pasal 184 KUHAP. Ketika dua alat bukti ini sudah menunjukkan terdapat tindak pidana pencabulan, maka hakim seharusnya tidak memutus bebas atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP.
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Alat bukti; Anak; KUHAP; Tindak pidana pencabulan |
| Subjects: | K Hukum > K Law (General) |
| Divisions: | FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI |
| Depositing User: | Darma - |
| Date Deposited: | 17 Dec 2025 03:15 |
| Last Modified: | 17 Dec 2025 03:15 |
| URI: | https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12918 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
