Tinjauan hukum administratif pada birokrasi pemerintah daerah Kota Pangkalpinang selama kepemimpinan penjabat walikota Pangkalpinang

Yahdi Oktama, (NIM. 4012011121) (2025) Tinjauan hukum administratif pada birokrasi pemerintah daerah Kota Pangkalpinang selama kepemimpinan penjabat walikota Pangkalpinang. Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (597kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (508kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (413kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (104kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (245kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (700kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pengangkatan, kewenangan, serta implikasi hukum dari keberadaan Penjabat (Pj) Walikota Pangkalpinang dalam masa transisi pemerintahan setelah terjadinya kemenangan kotak kosong pada Pilkada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum administrasi, serta praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengangkatan Pj Walikota Pangkalpinang telah dilaksanakan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta peraturan teknis mengenai penunjukan Penjabat Kepala Daerah. Meskipun demikian, kewenangan Pj bersifat terbatas sehingga berdampak pada rendahnya efektivitas pemerintahan daerah, terutama dalam penyusunan kebijakan strategis, pengelolaan anggaran, dan koordinasi dengan DPRD. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran Pj lebih terfokus pada menjaga stabilitas birokrasi, netralitas ASN, serta kesinambungan pelayanan publik daripada merumuskan program pembangunan jangka panjang. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengangkatan Pj merupakan solusi hukum yang sah untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah, namun secara praktis berimplikasi pada terbatasnya pelaksanaan prinsip desentralisasi dan menurunnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama masa transisi.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Penjabat kepala daerah; Kewenangan; Hukum administrasi; Pemerintahan daerah
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > HUKUM TATA NEGARA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	17 Dec 2025 02:58
Last Modified:	17 Dec 2025 02:58
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12910

Actions (login required)

View Item