Analisis hukum terhadap proses pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi (studi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PN.PGP)

Reyner Joel Christopher Sudibyo, (NIM. 4012111100) (2025) Analisis hukum terhadap proses pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi (studi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 15/PID.SUS-TPK/2024/PN.PGP). Other thesis, Universitas Bangka Belitung.

	Text HALAMAN DEPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text BAB I.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (644kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (684kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (507kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (555kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Pembayaran uang pengganti adalah pengembalian kerugian yang dialami oleh negara dalam tindak pidana korupsi dengan tujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Penelitian ini menganalisis proses pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi pada putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Pgp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan pendekatan kasus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alur dari pembayaran uang pengganti yang ada pada tindak pidana korupsi, khususnya pada putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 15 Pid.Sus-TPK/2024/Pn.Pgp dan mengidentifikasi kendala-kendala yang ada selama proses pembayaran uang pengganti. Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa teknis prosedur pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dilaksanakan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dengan jaksa sebagai pelaksana eksekusi. Pelaksanaan diawali dengan penerbitan surat perintah eksekusi dan pencarian harta benda milik terpidana. Jika terpidana membayar, uang tersebut disetor ke kas negara. Namun apabila tidak membayar dalam waktu satu bulan, jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda terpidana. Kedua, faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pembayaran uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi adalah tidak kooperatifnya atau tidak ada itikad baik dari terdakwa dan mengaku tidak mampu membayar, bahkan mengalihkan atau menyembunyikan asset agar tidak disita oleh negara, tidak adanya aset yang dapat disita yang bertujuan untuk memulihkan kerugian keuangan negara. Dengan demikian, diharapkan bahwa kerugian keuangan negara dapat dipulihkan secara efektif dan tujuan penegakan hukum dapat tercapai.

Item Type:	Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords:	Tindak pidana korupsi; Pidana tambahan; Uang pengganti
Subjects:	K Hukum > K Law (General)
Divisions:	FAKULTAS HUKUM > HUKUM > PIDANA > SKRIPSI
Depositing User:	Darma -
Date Deposited:	16 Dec 2025 03:48
Last Modified:	16 Dec 2025 03:48
URI:	https://repository.ubb.ac.id/id/eprint/12779

Actions (login required)

View Item